Tuesday, February 14, 2006

 

Filsafat Keadilan

Nama : Reza Antonius Alexander Wattimena

No : 0149110102

Fakultas : Filsafat

Mata Kuliah : Seminar Paham-paham Keadilan

Komunitarianisme dan Liberalisme tentang Keadilan

Sebuah Perdebatan

Abstrak

Tulisan ini ingin merangkai secara mendetil jaringan-jaringan diskursus yang mewarnai debat antara komunitarianisme dan liberalisme tentang keadilan. Liberalisme beranggapan bahwa prinsip terpenting yang mendasari suatu masyarakat agar tercipta kestabilan dan integrasi sosial adalah keadilan. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah prinsip universal yang mampu menjamin keadilan tersebut terlaksana. Sebaliknya, komunitarianisme berpendapat bahwa konsep keadilan tersebut tidaklah mungkin universal. Karena, konsep keadilan selalu berasal dari paradigma komunitas tertentu, yang notabene memiliki keunikan nilai-nilai yang berbeda dengan komunitas lainnya. Maka dari itu, secara ontologis tidaklah mungkin ada konsep keadilan yang bersifat universal. Penolakan itu sesungguhnya berangkat dari pengandaian antropologis para pemikir komunitarian, yang selalu melihat individu sebagai ‘yang tersituasikan’ dalam khazanah nilai suatu komunitas politis dimana dia hidup dan berkembang. Dan karena tidak ada individu yang lepas dari konteks hidup masyarakat dimana dia tinggal dan berkembang, maka tidak mungkin pula bisa dirumuskan sebuah moralitas yang mengatur individu –salah satunya adalah keadilan- yang bersifat universal. Sesungguhnya, kritik tersebut memang sangat masuk akal. Akan tetapi, kritik para pemikir komunitarian tersebut menyerang pada tataran epistemologis yang berbeda, yakni tataran ontologis. Sementara, para pemikir liberal lebih banyak ‘menyibukkan diri’ berpikir tentang sikap politis atau advokasi dari konsep keadilan tersebut. Tulisan ini mau mengangkat debat canggih tersebut, dan kemudian mencoba menuangkan tesis bahwa Jürgen Habermas, dengan etika diskursus yang diterapkan di tataran politik maupun hukumnya, mau mensintesakan kedua perbedaan paham tersebut. Penerapan teori diskursus di tataran politik dan hukum, dengan intensinya melampaui konsep individu dan komunitas,, pada akhirnya, dapat memberi ruang bagi nilai-nilai substansial yang didiskusikan secara bersama, dan prosedural yang adil dalam berbagai pembentukan keputusan publik, yang justru merupakan cita-cita tertinggi masyarakat plural terglobalisasi dewasa ini. Semoga tulisan ini berguna.

1. Pendahuluan

Sejak dulu, keadilan merupakan salah satu keutamaan yang menjadi tujuan manusia. Keadilan, katakanlah, adalah sebuah keutamaan yang menjadi fundamen terpenting yang mendasari seluruh relasi-relasi yang bersifat sosial politis. Salah satu kebudayaan yang sangat menjunjung tinggi keadilan adalah imperium Romawi. Mereka memiliki sebuah lambang keadilan yang nantinya diwariskan kepada kita. Lambang itu adalah Iustitia, sang dewi Keadilan. Dewi ini memegang sebuah neraca di satu tangannya, sementara di tangan yang lain, ia memegang sebuah pedang. Kedua matanya tertutup sehelai kain. Secara simbolik, tertutupnya kedua mata dewi tersebut mau menunjukkan ketidakberpihakkannya pada salah satu dari kedua belah pihak yang berseteru. Neraca itu mengacu pada ide simbolik tentang ide “setiap manusia sesuai dengan haknya”. Singkatnya, gagasan tentang kesetaraan. Dan pedang melambangkan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu otoritas tertentu yang telah diberikan kepadanya. Dari simbol inipun kita sudah bisa melihat bahwa, konsep keadilan selalu diselimuti dengan berbagai dinamika dan makna. Keadilan adalah konsep yang mengalir, yang tidak dapat dipenjara dalam satu bentuk konsep yang tetap dan mutlak. Salah satu hal yang paling jelas adalah jika orang mendefinisikan keadilan sebagai “memperlakukan secara sama tanpa melihat kompleksitas pribadi-pribadi yang bersangkutan”, dan bila prinsip itu dilakukan secara konsisten, perlakuan tersebut justru mengarah pada ketidakadilan. Keadilan, secara ideal, juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan setiap individu dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang juga berbeda-beda. Kesamaan dan kesetaraan yang buta pada perbedaan, justru mengarah pada ketidakadilan

Diskursus tentang keadilan, dalam 30 tahun terakhir ini, sangat didominasi oleh dua aliran pemikiran. Pemikiran itu adalah John Rawls dengan theory of justicenya, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John Rawls dan Jürgen Habermas, dalam terang filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal.

Pemikiran mereka bukanlah tanpa kritik dan tantangan teoritis. Pada awal dekade 80-an, lahir para pemikir yang menolak kemungkinan bahwa memang ada suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi para pengkritik ini, prinsip tentang keadilan itu haruslah mendasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa itulah disposisi teoritis para pemikir komunitarian. Dalam gaya berpikir seperti itu, para pemikir komunitarian mengacu kembali pada tradisi filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles maupun Hegel. Kedua filsuf ini, yakni Aristoteles dan Hegel, “memahami hidup yang baik sebagai hidup yang bergerak dalam tatanan masyarakat.”[1] Sementara di sisi lain, para pemikir liberal menuntut agar masyarakat ditata secara netral dan adil bebas dari pengaruh nilai dan kepercayaan salah satu kelompok yang ada dalam masyarakat, melainkan pada nilai dan tolok ukur normatif yang telah disepakati bersama.

Diskursus antara para pemikir liberalisme dan komunitarianisme itu menjadi topik filosofis yang menarik untuk dicermati, terutama dalam 30 tahun belakangan ini. Dalam hal ini kita bisa juga mengatakan bahwa para ahli waris Hegel dan Aristoteles berhadapan dengan para ahli waris pemikiran Immanuel Kant. Dalam tulisan ini, saya akan menguraikan kritik yang dirumuskan oleh para pemikir komunitarian terhadap disposisi teoritis para pemikir liberalis. Setelah itu, saya akan menuangkan sebuah tesis bahwa teori diskursus yang dirumuskan oleh Habermas sesungguhnya sudah menampung keprihatinan para pemikir komunitarian itu, dan mengkombinasikannya dalam tesis para pemikir liberalis. Dengan kata lain, Habermas mau mencoba ‘melampaui’ kedua aliran pemikiran tersebut dengan etika diskursusnya. Dengan konsep keadilan diskursus, Habermas kiranya sudah melihat kelemahan-kelemahan para pemikir liberalis. Dan tak hanya melihat kelemahan tersebut, Habermas juga berusaha mengintegrasikannya secara koheren dengan tesis para pemikir komunitarianis, sehingga menjadi suatu sintesa pemikiran yang ‘indah’. Untuk semakin menggenapi argumentasi, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan tanggapan kritis.

2. Komunitarianisme: Kritik dan Tanggapan

Pada awalnya, berbagai kritik yang diajukan oleh para pemikir komunitarian hanyalah ditujukan pada teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls. Setelah beberapa lama barulah kritik tersebut juga ditujukan pada teori-teori moral dengan gaya kantian lainnya, termasuk teori moral yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. John Rawls sendiri sebenarnya juga tidak mau terlalu terlibat dengan kritik-kritik komunitarian yang ditujukan padanya. Dia hanya membahasnya sekali yakni dalam bukunya yang berjudul Political Liberalism. Dilain sisi, Jürgen Habermas merupakan sosok pemikir yang sangat konsisten dengan gaya berpikirnya sendiri. Artinya, Habermas tidak hanya menjadikan teorinya sekedar merupakan wacana saja, melainkan juga menjadikan teori yang dikembangkannya sebagai tema hidupnya sendiri. Habermas tidak hanya menanggapi berbagai bentuk kritik yang ditujukan padanya, dia bahkan menjadikan kritik-kritik tersebut sebagai bagian dari upayanya untuk mengembangkan teorinya sendiri. Habermas membayangkan bahwa dirinya terlibat dalam sebuah debat imajiner dengan para pengkritiknya. Bagi Habermas, tidak semua kritik yang diajukan oleh para pemikir komunitarian itu salah. Namun itu juga tidak berarti bahwa kritik yang mereka ajukan juga sepenuhnya benar. Siapakah pemikir-pemikir yang disebut para pemikir komunitarian itu, apa bentuk kritik teoritisnya pada teori-teori keadilan kantian yang dikembangkan oleh Rawls dan Habermas? Dan bagaimana upaya Habermas sendiri untuk melampaui kritik-kritik yang ditujukan padanya?

2.1 Komunitarianisme

Komunitarianisme adalah nama yang diberikan pada sebentuk gaya berpikir yang menolak paham universalisme teori moral kantian, seperti yang dikembangkan oleh Rawls, Habermas, Ronald Dworkin, ataupun Karl-Otto Apel. Para pemikir komunitarian tersebut menentang pretensi universal dari pemikiran-pemikiran tersebut, dan mereka pun mengorientasikan dirinya pada filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Bisa dikatakan bahwa semua pemikir komunitarian adalah neo-Aristotelian, tapi tidak semua pemikir neo-Aristotelian adalah komunitarian.[2]

Secara garis besar, seperti sudah disinggung diatas, komunitarian adalah para pemikir beraliran neo-aristotelian yang menolak pandangan universalisme deontologis Kantian. Aliran pemikiran ini dikaitkan langsung dengan nama-nama seperti Alasdair MacIntyre, Michael J. Sandel, Michael Walzer, Bernard Williams, dan Charles Taylor. Para pemikir komunitarian ini sepakat bahwa pemikiran khas pencerahan yang formalistik, individualistis, dan ahistoris itu telah membawa krisis nilai dalam komunitas-komunitas politis yang ada.[3] Secara historis, nama komunitarian lahir dan menjadi populer setelah terbitnya A Theory of Justice-nya John Rawls, yang kemudian memicu ‘debat liberalisme-komunitarianisme’. Banyak ahli yang beranggapan bahwa penamaan semacam itu adalah salah kaprah. Salah satu ahli yang menolak penamaan tersebut adalah Charles Taylor. Dia mendesak agar polarisasi semacam itu harus segera dihentikkan. Karena, polarisasi semacam itu telah memberikan kesan seakan-akan hanya ada satu isu disini, yakni bahwa posisi seseorang atas sesuatu hal menentukan pendapatnya secara keseluruhan.[4] Padahal realitas sesungguhnya jauh lebih kompleks dari pada pembagian semacam itu. Walaupun banyak diantara pemikir komunitarian itu tidak sepakat dalam hal-hal lain, tapi mereka sepakat untuk mengatasi apa yang disebut sebagai “trinitas liberalisme”. Trinitas liberalisme itu adalah hak-hak, kepemilikan, dan keadilan distributif. Dengan fokusnya yang mendalam pada peran konteks komunitas, para pemikir komunitarian ini juga kerap kali disebut sebagai kontekstualisme, dimana mereka secara langsung berdiri bertentangan dengan para pemikir universalisme neo-kantian.

Dalam perkembangannya selama lebih dari 20 tahun terakhir ini, debat antara universalisme dan komunitarianisme itu telah menyebar luas menyentuh tema-tema filsafat praktis secara keseluruhan. Namun, sasaran kritiknya yang paling empuk tetap berpusat pada karya teori keadilan yang telah dirumuskan oleh John Rawls. Bagi para pemikir komunitarian, konsep Rawls tentang keadilan yang dituangkan dalam buku besarnya tersebut tidak melihat secara jeli nilai-nilai keutamaan yang secara esensial telah mempengaruhi seseorang dalam suatu komunitas kultural, dimana orang tersebut lahir dan berkembang. Michael J. Sandel, misalnya, mengkritik pengandaian antropologis Rawls sebagai yang atomistik dan abstrak, serta pengandaian sosiologisnya yang bersifat individualistik. Problem keadilan muncul ketika dibawah bendera konsep individualisme liberal tersebut, hak-hak didahulukan daripada ‘yang baik”. Dengan demikian, paham keadilan justru mengalami keterbatasan di masyarakat-masyarakat yang memiliki pengandaian-pengandaian, baik antropologis ataupun sosiologis, yang bertentangan dengan pengandaian-pengandaian paham liberal tersebut.[5]

Sementara itu, Michael Walzer menekankan bahwa segala bentuk konsep keadilan adalah hasil dari konstruksi manusia, yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai yang dianutnya. Konsekuensinya adalah, bahwa tidak ada satu pun paham keadilan yang bisa diterapkan secara universal. Bagi Walzer, ada berbagai problem dalam merumuskan keadilan, dan selalu ada ruang bagi perbedaan budaya maupun perbedaan acuan politis. Dengan kata lain, prinsip keadilan selamanya pluralistik, berbagai kekayaan sosial harus dibagikan dengan dasar yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda, dan dengan agen yang berbeda pula.[6] Keadilan, dengan begitu, selalu mengakar didalam persepsi kita tentang tempat, lapangan kerja dan jabatan, kehormatan, berbagai barang dan keperluan, dan segala hal yang secara bersama namun berbeda membentuk pola kehidupan kita. Menyingkirkan semua perbedaan dan kompleksitas tersebut adalah suatu tindakan yang bersifat tidak adil. Maka dari itu, paham keadilan ala liberal yang mau berfungsi umum atau universal tersebut adalah sesuatu yang sesungguhnya mustahil.[7]

Alasdair MacIntyre, salah satu pemikir yang berada di barisan komunitarianisme, juga mau menyerang konsep keadilan yang dilontarkan oleh para pemikir liberal. Dia sangat menekankan pentingnya peran komunitas, budaya, dan tradisi dalam menentukan apa yang adil dan apa yang tidak. Dengan kata lain, konsep keadilan terkait langsung dengan rasionalitas praktis maupun teoritis, yang ada dalam masyarakat tertentu. Dan karena rasionalitas, praktis maupun teoritis, tersebut adalah suatu konsep yang lahir dalam sejarah, maka tipikalitas rasionalitas tersebut harus juga dipahami menurut konteks historisnya. MacIntyre juga mau menangkis kritik yang diajukan padanya, yang menganggap bahwa dia mau kembali menggunakan moralitas keutamaan sebagai alternatif dari moralitas aturan.[8] Dengan studi komprehensifnya yang mau menyoroti problem rasionalitas dan keadilan dalam sejarah filsafat, terutama sejak Yunani Kuno sampai abad ke-19, MacIntyre mau menunjukkan bahwa secara ontologis tidak ada satu rasionalitas, melainkan ada banyak rasionalitas yang mengakar pada tradisinya masing-masing. Dari rasionalitas yang beragam secara ontologis itu, maka lahirlah paham keadilan yang berbeda-beda pula dalam tradisinya sendiri-sendiri. Maka dari itu, menyatakan bahwa konsep keadilan ala liberal dan prosedural yang dirumuskan oleh Rawls itu universal dan netral tidak mungkin dapat diterima. Karena, konsep keadilan yang mengklaim dirinya universal maupun netral tersebut juga ternyata merupakan konsep keadilan yang berakar dalam suatu tradisi pemikiran tersendiri. Tradisi pemikiran itu adalah tradisi liberal. Bagi MacIntyre, sikap menolak bahwa liberalisme merupakan sebuah tradisi berpikir yang mengakar pada tradisi hidup masyarakat tertentu, serta mengklaim bahwa premis-premisnya bersifat universal, hanya merupakan bentuk dari mentalitas etnosentrisme.[9]

Secara keseluruhan, pandangan para pemikir komunitaris tersebut jauh lebih canggih dan kompleks dari apa yang saya ringkas diatas. Walaupun begitu, benang merah kritik komunitarian pada para pemikir liberal secara ringkas selalu mengena pada dua hal. Pertama, kritik terhadap prioritas “hak-hak” atas “yang baik”, dan kedua, kritik terhadap pengandaian-pengandaian antropologis yang dirumuskan oleh para pemikir liberal.[10] Secara garis besar, kedua kritik tersebut bisa kita lihat secara lebih canggih dalam pemikiran Charles Taylor. Charles Taylor banyak dipandang sebagai seorang pemikir komunitarian yang moderat. Dia secara jernih mencoba untuk menunjukkan bahwa perdebatan antara liberalisme dan komunitarianisme ini sebenarnya sudah mengalami persilangan pendapat. Persilangan pendapat tersebut terletak dalam dua bentuk isu yang sangat berbeda. Artinya, para pemikir komunitarian berupaya ‘menyerang’ pada taraf ontologi, sementara para pemikir liberal berupaya merumuskan pemikiran mereka dalam tahap metode atau advokasi. Taraf ontologis lebih menyangkut hakekat dari konsep-konsep kunci yang diperdebatkan, sementara taraf metodis lebih berkaitan dengan bentuk sikap moral dari kebijakan-kebijakan yang digunakan. Debat ditataran ontologis antara para pemikir liberal dan para pemikir komunitarian ini merupakan debat klasik yang sudah mewarnai sejarah filsafat barat. Debat klasik tersebut mengambil dua kutub, yakni antara pandangan atomis dan pandangan holistis. Sementara pada tataran advokasi atau metodis, perdebatan selalu menyangkut dua hal, yakni antara paham individualis yang memberikan prioritas lebih tinggi pada individu ketimbang komunitas, dan kolektivis yang memberikan kedudukan lebih tinggi bagi kehidupan komunitas daripada nilai-nilai individu. Dengan kata lain, Charles Taylor mau menjernihkan debat antara para pemikir liberalisme dan komunitarianisme tersebut dengan menajamkan perbedaan antara dua masalah, antara masalah ontologis tentang pengandaian antropologis individu dan masalah sikap moral atau politis.[11]

Masalah pertama berada ditataran ontologis. Pertanyaan yang lahir adalah, bagaimana kita harus memahami seorang individu? Disini, seperti sudah disinggung diatas, dua posisi teoritis saling berhadapan, yakni individualisme atomistik dan holisme. Buku Michael Sandel, menurut Taylor, lebih mau menyentuh dimensi ontologis individu ini.[12]. Sandel mau mengkritik pemahaman tentang individu yang bersifat atomistik, yang lepas dari lingkungan sosialnya. Dia mau menekankan paham holisme dimana individu selalu berada dalam sebuah konteks. Dengan kata lain, individu selalu berada dalam keseluruhan kaitan sosialnya.

Akan tetapi, bagi Taylor, kita tidak bisa mencampuradukkan permasalahan konstitusi ontologis individu tersebut dengan pertanyaan; apakah dalam penataan sosial masyarakat, prioritas utama harus diberikan pada hak dan kebebasan individual atau kepada kepentingan komunitas? Taylor mau mengatakan bahwa dengan menempatkan hak-hak dan kebebasan individual pada tempat yang lebih tinggi daripada kepentingan komunitas, tidak selalu menandakan bahwa individu tersebut bersifat atomistik. Dengan demikian, orang dapat saja tetap memberikan prioritas utama bagi kebebasan dan jaminan hak-hak yang bersifat individual dan, sekaligus, memandang individu secara holistik, yakni individu yang selalu ‘tersituasikan’ dalam konteks sosial tertentu.[13]

Nah, yang merupakan kekuatan tersendiri bagi kritik yang dirumuskan oleh para pemikir komunitarian ini adalah, menurut Taylor, argumentasi yang mau menghancurkan pemahaman individualisme yang atomistik. Para pemikir liberal kemudian seperti Rawls, Gutman, Kymlicka, juga pada akhirnya menerima kritik Sandel terhadap individualisme atomistik yang terlepas dari nilai komunitas politis dimana dia hidup tersebut. Walaupun begitu, para pemikir liberal tetap mempertahankan prioritas kebebasan dan hak-hak individu terhadap nilai-nilai komunitas.[14]

Maka dari itu, dalam konteks ini, ontologi individu yang paling relevan adalah individualisme holistik. Dalam rumusannya tentang individualisme holistik ini, Taylor menggunakan kritik Michael Sandel terhadap John Rawls sebagai titik tolak.[15] Bagi Sandel, pengandaian antropologis individu yang digunakan Rawls melihat masyarakat dan komunitas semata-mata sebagai alat, agar ia dapat mencapai pemenuhan kepentingan-kepentingan rasionalnya. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu semacam itu tidak akan dapat bertahan ‘berjalan bersama’ sebagai suatu masyarakat, karena masyarakat tersebut tidak memiliki solidaritas yang cukup kuat sebagai perekat integrasi sosial. Akan tetapi, Taylor tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Sandel tersebut. Bagi Taylor, tidaklah benar jika dikatakan bahwa individu-individu yang hidup dalam masyarakat liberal tidak memiliki nilai-nilai komunitas yang dianut secara kolektif. Memang, individu-individu yang hidup dalam masyarakat liberal tidak memiliki nilai substansial yang dianut bersama. Akan tetapi, nilai-nilai yang mempersatukan individu-individu dalam masyarakat liberal tetaplah ada, yakni keyakinan ‘tertinggi dan terdalam’ bahwa masyarakat harus ditata secara adil, dalam arti bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, masyarakat liberal berdiri netral dihadapan nilai-nilai substansial para warganya, dan justru karena dia netral melihat nilai-nilai substansial individu-individu dalam masyarakat itu, maka masyarakat liberal mau dan ‘harus’ adil.[16] Sikap netral yang dianut dalam masyarakat liberal tersebut hanya mungkin jika tak ada warga masyarakat, yang karena nilai-nilai substansial yang dianutnya, boleh diuntungkan atau dirugikan. Dengan demikian, kalau kita mengikuti terus argumentasi yang dikembangkan Taylor ini, akan tampak bahwa liberalisme pun –yang tadinya mengklaim paham dan konsepnya universal- juga mengandaikan masyarakat yang memiliki nilai-nilai tertentu. Masyarakat liberal lahir dari akar masyarakat barat yang pluralis dan demokratis. Maka dari itu, konsep keadilan Rawls mengandaikan tradisi berpikir liberal modern.[17]

Konsep yang memberikan prioritas lebih tinggi pada keadilan dari nilai-nilai substansial yang dianut tersebut, disebut juga sebagai liberalisme prosedural. Nilai dasar yang adil adalah prosedural yang adil, bukan nilai substansial tertentu. Akan tetapi, walaupun sekilas tampak ideal, paham liberalisme prosedural tersebut juga memiliiki beberapa sisi lemah yang bisa dikritik. Sisi lemah itu bisa dirumuskan dalam pertanyaan berikut; apakah nilai-nilai keadilan proseduralistik seperti itu mencukupi untuk menjamin kesatuan sosial dalam masyarakat? Bukankah, dalam arti tertentu, individu-individu dalam masyarakat juga harus berkorban demi kepentingan bersama? Dari titik tolak argumentatif seperti inilah Taylor berpendapat bahwa masyarakat liberal yang pluralis dan demokratis hanya dapat terintegrasi secara penuh apabila terdapat semangat patriotisme yang cukup kental. Maka dari itu, masyarakat liberal tidak mungkin murni netral. Kenetralan yang murni terhadap berbagai bentuk paham atau nilai substansial yang mengancam integrasi sosial, mau tidak mau, akan mengancam keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Kebebasan dalam masyarakat, dengan demikian, selalu mengandaikan adanya patriotisme.[18]

Apakah patriotisme adalah jawaban yang memadai? Hemat saya, patriotisme juga masih melahirkan pertanyaan lebih jauh; apakah patriotisme masih mungkin pada masyarakat plural yang memiliki nilai substansial yang berbeda-beda, dan lebih mementingkan kebebasan dan perlindungan hak-hak individual dalam polarisasi kebijakannya? Ataukah diperlukan sebuah konsep kebebasan yang lebih aktif dan positif ala republikan, yakni dimana partisipasi aktif seluruh elemen publik dalam penentuan segala kebijakan-kebijakan yang menyangkut langsung dengan kepentingan bersama?[19] Pada titik ini, argumentasi yang dikembangkan Taylor sangat ‘berbau’ filsafat hukum Hegel[20], yakni patriotisme akan dijunjung tinggi bila lembaga-lembaga masyarakat dapat dilihat dan dirasakan sebagai perwujudan konkret dari kebebasan yang sesungguhnya dari individu sebagai warga negara. Dengan demikian, segala elemen birokrasi kekuasaan pemerintahan dapat dilihat sebagai pelindung dan penjamin dari harkat dan martabat warga negara. Akan tetapi, bagi Taylor, harkat dan martabat manusia itu bisa dilihat dalam dua titik. Titik pertama penekanan lebih diberikan pada perlakuan yang sama dan jaminan hak yang juga sama bagi semua individu yang hidup dalam masyarakat. Titik kedua lebih menekankan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pemerintahan politik dan penentuan semua keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Liberalisme prosedural, pada akhirnya, akan mengakomodasi titik yang kedua. Bagi mereka, partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik akan memberikan cukup ‘bekal’ untuk mengatasi kecenderungan individu-individu yang atomistik tersebut. Pada poin ini, Taylor tidak merumuskan lebih lanjut argumentasinya. Yang menjadi keyakinannya adalah, bahwa masyarakat tidak akan dapat bertahan jika semata-mata hanya mengandalkan kebebasan negatif sebagai tolok ukurnya. Masyarakat yang hanya menjadikan kebebasan dan penjaminan hak-hak individualnya, pada akhirnya, akan merusak semangat kebersamaan yang sebenarnya juga merupakan kunci bagi terciptanya integrasi sosial yang harmonis dan dinamis. Pertanyaan kemudian akan menajam sebagai berikut; apakah perekat sosial yang cukup memadai dalam masyarakat post-metafisik untuk dapat memberikan pendasaran bagi integrasi sosial?[21]

2.2 Kesimpulan Sementara

Kritik yang diajukan oleh para pemikir komunitarian pada posisi teoritis para pemikir liberal, seperti sudah disinggung diatas, ternyata berada ditataran epistemologis yang berbeda (jika tidak mau dikatakan salah). Jika para pemikir komunitarian, seperti Walzer dan Sandel, bergerak pada analisa di tataran ontologis individu yang berimplikasi pada ontologi dari konsep keadilan itu sendiri, para pemikir liberal bergerak pada tataran sikap politis atau advokasi dari penerapan konsep keadilan yang konkret dalam masyarakat. Untuk menjembatani kesalahpahaman epistemologis ini, Charles Taylor, seorang pemikir komunitarian yang moderat, mau memberikan semacam ‘sintesa’ atas perdebatan dua kubu yang sama-sama canggih secara teoritis tersebut. Bagi Taylor, penekanan para pemikir liberal pada penjamin hak-hak dan kebebasan individual atas konsep tentang ‘yang baik’ dalam masyarakat tertentu tidak mengharuskan bahwa individu harus bersifat atomistik, seperti yang dikritik oleh para pemikir komunitarian. Dengan kata lain, walaupun yang menjadi prioritas utama adalah penjaminan hak-hak dan kebebasan individual, masyarakat liberal juga memiliki nilai-nilai yang dianut bersama. Nilai tersebut adalah bahwa masyarakat harus diatur secara adil lepas dari nilai-nilai substansial macam apa yang dipegang oleh individu-individu dalam masyarakat tersebut. Taylor sesungguhnya juga kurang setuju dengan pendekatan semacam ini. Bagi dia, keadilan atau prosedural yang adil dalam masyarakat tidaklah mencukupi untuk menjamin terciptanya kesatuan sosial yang harmonis dan dinamis. Pretensi keadilan dengan menutup mata pada nilai-nilai substansial individu yang mungkin mengancam kesatuan sosial, pada akhirnya, akan ‘menghancurkan’ integrasi sosial masyarakat itu sendiri. Taylor berpendapat bahwa diperlukan patriotisme untuk melengkapi hak-hak dan kebebasan individual warga negara tersebut. Tesis yang dituangkan Taylor tersebut juga, pada akhirnya, tetaplah mengambang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; apakah patriotisme masih mungkin pada masyarakat plural yang memiliki nilai substansial yang berbeda-beda, dan lebih mementingkan kebebasan dan perlindungan hak-hak individual dalam polarisasi kebijakannya? Ataukah diperlukan sebuah konsep kebebasan yang lebih aktif dan positif ala republikan, yakni dimana partisipasi aktif seluruh elemen publik dalam penentuan segala kebijakan-kebijakan yang menyangkut langsung dengan kepentingan bersama? Taylor kemudian berpendapat lebih jauh bahwa patriotisme bisa muncul jika segala bentuk elemen aparatur negara telah mencerminkan kebebasan warga negara yang sepenuh-penuhnya, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara apa yang menjadi kehendak individu dengan kebijakan-kebijakan politis yang diambil oleh negara. Bagi Taylor, harkat dan martabat manusia itu kemudian bisa dilihat dalam dua titik. Titik pertama penekanan lebih diberikan pada perlakuan yang sama dan jaminan hak yang juga sama bagi semua individu yang hidup dalam masyarakat. Titik kedua lebih menekankan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pemerintahan politik dan penentuan semua keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Liberalisme prosedural, pada akhirnya, akan mengakomodasi titik yang kedua. Bagi mereka, partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik akan memberikan cukup ‘bekal’ untuk mengatasi kecenderungan individu-individu yang atomistik tersebut. Pada poin ini, Taylor tidak merumuskan lebih lanjut argumentasinya. Yang menjadi keyakinannya adalah, bahwa masyarakat tidak akan dapat bertahan jika semata-mata hanya mengandalkan kebebasan negatif sebagai tolok ukurnya. Masyarakat yang hanya menjadikan kebebasan dan penjaminan hak-hak individualnya sebagai prioritas utama, pada akhirnya, akan merusak semangat kebersamaan, yang sebenarnya juga merupakan kunci bagi terciptanya integrasi sosial yang harmonis dan dinamis. Pada titik inilah kiranya tesis Jürgen Habermas bisa saya tuangkan.

3. Teori Keadilan Diskursus Jürgen Habermas

Sampai pada titik ini, kita sudah menyinggung teori keadilan Rawls dan kritik para pemikir komunitarian yang mengitarinya. Kita juga sudah melihat posisi-posisi teoritis canggih yang telah dirumuskan oleh Charles Taylor. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk melihat bagaimana Habermas merumuskan teori keadilannya sendiri, dengan mengajukan sebuah sintesa atas perdebatan yang tengah terjadi. Teori Habermas ini disebut juga sebagai keadilan diskursus.

Mari kita tinggalkan John Rawls di Amerika Utara. Kita menyeberangi Atlantik untuk berjumpa dengan pemikiran Jürgen Habermas. Penyeberangan ini tidak hanya berkaitan dengan soal tempat, tapi juga berkaitan dengan gaya berfilsafat. Kita meninggalkan suasana pemikiran Amerika yang sangat memfokuskan diri pada solusi pragmatik, dan menyelami gaya filsafat kontinental yang lebih kontemplatif. Walaupun begitu, kedua gaya berpikir tersebut kini telah mengalami interaksi yang cukup kontingen, yang mengakibatkan percampuran ‘gaya’ diantara keduanya.

Jürgen Habermas, sama seperti Rawls, memasuki kancah problematika keadilan lewat Kant, namun sekaligus juga mengatasi Kant. Walaupun Habermas banyak dikenal sebagai penerus teori kritis mazhab Frankfurt, dia, dengan etika diskursus yang dikembangkannya, juga telah dipengaruhi oleh sejumlah pemikir Amerika. Pemikir Amerika itu antara lain Charles S. Pierce, G.H. Mead, Stephen Toulmin, Lawrance Kohlberg, dan Rawls sendiri tentunya. Secara keseluruhan, karya-karya filosofis Habermas sendiri sebenarnya merupakan suatu proyek teoritis yang berkesinambungan, begitu pula dengan etika diskursusnya. Bentuk awal etika diskursus sudah dapat ditilik pada karya-karyanya awal, yang seangkatan dengan Theory of Justicenya Rawls. Akan tetapi, etika diskursus Habermas baru mencapai kematangannya dalam suasana debat antara komunitarianisme dan liberalisme yang terjadi awal tahun 80-an.

Di satu sisi, memang tetap harus disadari bahwa Habermas, dengan etika diskursusnya, mau mempertahankan pendekatan universalistik dari tradisi berpikir Kantian. Hal itu menyebabkan Habermas secara otomatis ditempatkan dalam barisan pemikir liberal bersama Rawls.[22] Oleh karena itu, karya-karya filosofis Habermas pun juga terkena serangan kritik dari komunitarianisme. Masuknya Habermas ke dalam perdebatan ini semakin memperkokoh statusnya sebagai “tukang debat” yang menempel padanya sejak perselisihannya dengan mahasiswa Jerman tahun 1960-an. Perdebatan tersebut disusul dengan perbantahan positivisme dengan para pengikut Karl Popper, debat hermeneutika dengan Gadamer, debat teori sistem dengan Niklas Luhmann, sampai berpuncak pada debatnya dengan para pemikir postmodernisme yang sangat keras.[23] Perdebatan dengan para pemikir yang memiliki posisi teoritis yang berbeda tersebut telah menjadi semacam metode yang ditempuh Habermas, bukan hanya untuk mempertajam analisanya, tapi juga mengembangkan lebih jauh proyek filosofis ‘penyelamatan pencerahan’ yang dikembangkannya. Etika diskursus yang dirumuskannya memfokuskan diri pada situasi diskursus nyata, faktual, dan intersubjektif untuk mencapai konsensus, dengan menjadikan argumen paling baik sebagai tujuan utama. Etika diskursus tersebut tidak hanya menjadi fokus pemikirannya, tapi juga dijadikannya sebagai semacam tema hidup yang konsisten. Artinya, Habermas menggunakan teorinya sendiri sebagai metode hidup yang konsisten, terutama dalam keterlibatannya dengan berbagai debat dengan para pemikir lainnya.

Dalam konstelasi pemikiran Kant, Habermas menyadari sekaligus mengakui secara eksplisit bahwa teori diskursus yang dikembangkannya terfokus pada masalah keadilan. Lebih tepatnya, teori diskursus Habermas mau menajamkan dirinya pada masalah justifikasi filosofis klaim normatif keadilan itu sendiri. Bagi Kant, yang dimana pemikirannya sangat mempengaruhi Habermas, putusan moral bertujuan menjelaskan bagaimana konflik tindakan dapat diselesaikan atas dasar persetujuan rasional antara subjek otonom, yang mengambil keputusan berdasarkan imperatif kategoris.[24] Pada titik ini, Habermas, sambil menjauh dari prinsip subjek otonom individualistik dari Kant, menggantikan imperatif kategoris dengan prosedur argumentasi moral. Selain itu, Habermas juga mengubah konsep antropologis Kant yang monologis menjadi subjek yang terlibat dalam relasi intersubyektif dalam diskursus praktis, yang bertujuan untuk mencapai konsensus rasional.[25]

Habermas berhutang sekaligus mengatasi pemikiran Kant. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa Habermas berupaya merumuskan teori keadilan “deontologi plus”. Artinya, Habermas mau memperluas konsep keadilan deontologis Kantian dengan menyuntikkan kedalamnya aspek intersubjektif, dan “aspek struktural hidup yang baik yang dapat dibedakan dari totalitas konkret bentuk kehidupan yang khusus.”[26] Dengan kata lain, Habermas mengintegrasikan teori diskursusnya dengan pemikiran Hegel tentang hubungan internal antara keadilan yang selalu terkait erat dengan solidaritas.

Bagi Hegel, terutama dalam Philosophy of Rightnya, keadilan dan solidaritas memiliki hubungan interdependensi. Artinya, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial. Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, Habermas mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu. Dari perspektif modernitas, menjadikan hak serta penghormatan yang sama bagi individu sebagai postulat merupakan realisasi kebebasan subjektif dan individualitas yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Sedangkan tentang solidaritas, Habermas berpendapat bahwa “solidaritas mempostulatkan empati dan perhatian bagi keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat.” Dengan kata lain, “solidaritas mengacu pada keberlangsungan ikatan anggota komunitas yang secara intersubjektif menempati dunia kehidupan yang sama.”[27]

3.1 Sintesa antara Individu dan Komunitas

Pembicaraan tentang keadilan tertuang dalam filsafat politik dan hukum Habermas, yang ditulisnya dalam buku Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Dalam buku itu, Habermas, katakanlah, mau memberikan semacam sintesa kritis atas liberalisme yang menekankan individu atas komunitas, dan komunitarianisme yang, secara garis besar, melihat individu sebagai bagian dari komunitas, sehingga komunitas harus lebih menjadi prioritas daripada individu. Dalam kosa kata Habermas, filsafat politiknya merupakan sebuah upaya untuk mendamaikan konsep masyarakat (Gesellschaft) dan konsep komunitas (Gemeinschaft). Upaya mendamaikan dua konsep tersebut ditempuh Habermas dengan melandaskan praksis negara hukum pada praksis komunikatif dan teori diskursus. Artinya, dengan menerapkan teori diskursus dalam arena politik, Habermas mau melebarkan ruang perdebatan politik yang terjadi di parlemen, supaya bisa menjadi ruang publik politis dimana masyarakat sipil bisa ikut pula mengambil bagian. Proses penetapan kebijakan politis yang berlaku publik tidak hanya menjadi tanggung jawab para wakil rakyat di parlemen. Dalam hal ini, seluruh warga negara berhak untuk ikut serta secara politis melalui partisipasi untuk mengambil keputusan bersama. Kedaulatan rakyat tidak bisa lagi dipahami sebagai elemen yang membeku dalam “tubuh” parlemen, melainkan bergerak dalam berbagai forum politis yang melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, gerakan-gerakan sosial yang memberdayakan masyarakat sipil, atau lebih tepatnya dimana pun diskursus tentang kepentingan politis publik warga negara tengah terjadi.

Asumsi itulah yang mendorong Habermas untuk merumuskan paradigma demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah sebuah upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi antara proses legal formal pengambilan keputusan yang terinstitusional dalam parlemen dan badan-badan eksekutif pemerintahan di satu pihak, dengan proses penyampaian aspirasi sosial non-formal di dalam masyarakat sipil di lain pihak. Menurut Habermas, konsep kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita filsafat politik selama ini akan semakin solid jika sistem politik maupun hukum yang menjadi tonggak negara hukum modern dapat semakin peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sipil. Dengan demikian, demokrasi deliberatif bukanlah demokrasi langsung seperti yang menjadi mimpi para idealis politik, melainkan melalui kontrol tak langsung oleh warga negara dengan prosedur-prosedur demokratis yang diskursif. Teori diskursus yang dikembangkan ke dalam tataran politis dan hukum merupakan sebuah upaya meredam efek destruktif ekonomi pasar kapitalis dan kekuasan administratif birokratis pemerintahan, dengan batas-batas hukum yang dilegitimasikan oleh kekuatan komunikatif masyarakat sipil dalam ruang publik politis. Masyarakat modern sudah selalu hidup dalam kemajemukan. Kemajemukan tersebut menjangkau beragam etnik, kultur, orientasi hidup, yang kemudian tinggal bersama dalam satu komunitas negara bangsa dan masyarakat. Teori diskursus yang dirumuskan Habermas, adalah sebuah upaya untuk merekonstruksi prosedur demokratis dalam komunikasi politis, sehingga kemajemukan masyarakat tidak lagi menjadi ancaman bagi integrasi sosial. Menurut Habermas, batas-batas pengaman yang menjadi kunci dari integrasi sosial dalam masyarakat modern tersebut adalah kesadaran akan hak-hak asasi manusia, demokrasi berdasarkan partisipasi kritis dari seluruh warga negara yang tertampung dalam dinamika ruang publik politis, dan hukum-hukum positif yang legitim.[28]

Dengan memahami praksis negara hukum demokratis sebagai praksis diskursif argumentatif, Habermas mau menanggalkan konsep individu atomistik khas liberalisme. Individu atomistik macam apakah yang dipikirkan oleh para filsuf liberal? Dalam kaca mata pemikir liberalisme, individu dikonsepkan sebagai atom-atom yang memiliki identitas universal, yang lepas dari identitas kultural mereka. Dengan kata lain, masyarakat liberal lebih melihat individu sebagai individu yang utuh dan universal, daripada individu yang berakar pada nilai dan tradisi komunitas tertentu. Jika konsepsi warganegara diidentikkan dengan konsep partisipan diskursus, maka warga negara sama sekali bukanlah individu atomistik yang netral dan tradisi dan budaya. Setiap warga negara yang direkatkan dengan konsep partisipan diskursus selalu berpendapat dan berpikir dengan bertolak dari konteks budaya dan tradisinya masing-masing. Konteks yang dalam kosakata Habermas disebut dunia kehidupan itulah yang kemudian memberi substansi pada proses komunikasi yang berlangsung. Akan tetapi, pada konsep individu sebagai partisipan diskursus ini, Habermas juga mengambil jarak terhadap paham individu komunitarian, yang melihat individu melulu produk dari kultur komunitas dimana mereka hidup dan berkembang.

Didalam paham komunitarian, seperti sudah disinggung diatas, individu lebih dipahami sebagai anggota dari suatu komunitas budaya tertentu, daripada sebagai individu itu sendiri. Pada pemahaman ini, individu lebih dimengerti sebagai subyek etis, yakni pelaku hukum adat atau hukum agama, ketimbang sebagai subjek hukum yang berdiri setara dihadapan hukum positif. Padahal, subjek etis dalam hukum adat ataupun hukum agama memperoleh identitasnya dari kelompok, dan bukan dari dirinya sendiri. Komunitas atau kelompok begitu kuat, dan individu begitu rapuh dan lemah, sehingga individu ditelan dan didikte dalam doktrin-doktrin kelompoknya.[29]

Dari kaca mata Habermas, individu komunitarian ini bukanlah tolok ukur yang bisa digunakan untuk melihat identitas individu dalam masyarakat kompleks majemuk dewasa ini. Dalam masyarakat majemuk, seorang yang beragama Kristen, misalnya, tidak bisa disempitkan identitasnya begitu saja dalam komunitas agama Kristen. Karena, mereka juga memiliki relasi-relasi yang lebih luas, lepas dari kelompok agama mereka. Dengan memahami individu sebagai partisipan diskursus, menurut Habermas, identitas budaya atau komunitas individu hanyalah titik tolak, dan bukan tolok ukur normatif. Praksis diskursus mendorong para partisipan yang terlibat didalamnya untuk mengatasi perspektif etnosentris mereka, dan mengambil peran sebagai warga negara yang memusatkan dirinya pada perspektif keseluruhan. Berbeda dan individu komunitarian dan individu liberal, individu diskursif yang ditawarkan Habermas memperoleh identitasnya tidak dari dirinya sendiri, dan juga tidak dari komunitasnya. Individu diskursif meraih identitasnya dari suatu proses pembentukan identitas baru, yang dirancang bersama secara diskursif. Bagi Habermas, individu diskursif ini merupakan individu yang berciri post-nasional. Seorang muslim dan seorang Kristen, yang berkomunikasi untuk mencapai kesaling pengertian, akan berupaya untuk mengatasi perspektif etnosentris mereka, dan berupaya untuk mengambil alih perspektif partner dialognya. Dengan proses komunikasi melalui diskursus yang bebas dan setara, identitas, baik orang Kristen maupun Muslim tersebut, akan dilampaui dan akan terbentuk semacam identitas baru, yang lahir dari proses saling memahami diantara keduanya. Dengan demikian, individu diskursif yang dirumuskan Habermas bukanlah substansi yang sudah ada, melainkan terbentuk terus dalam proses diskursus untuk mencapai kesaling pemahaman.[30]

Dengan demikian, pemahaman keadilan sebagai diskursus yang ditawarkan Habermas juga bisa dianggap sebagai kritik atas pemahaman kolektivistik tentang negara. Pemahaman yang mau dikritik Habermas tersebut bisa kita lihat dalam “paham negara integralistik” Supomo, paham negara kekeluargaan Orde Baru, maupun paham negara agama yang banyak menjadi fokus perjuangan kaum fundamentalis Islam. Dalam pemahaman kolektivis tentang negara ini, tak ada pemisahan yang jelas antara individu dan negara, masyarakat dan negara, agama dan negara, atau katakanlah, antara penguasa dan yang dikuasai.[31] Negara dianggap sebagai sebuah keluarga raksasa, keluarga yang bersifat masif. Maka dari itu, negara lebih banyak dipikirkan sebagai komunitas ethnos, daripada sebagai komunitas demos.[32] Negara lebih diikat oleh nilai-nilai keutamaan yang mengacu pada keutamaan partikular yang bersifat kelompok. Tentang keadilan pun dilihat melulu mengacu pada nilai-nilai keutamaan komunitas tertentu, yang berpengaruh dominan atas roda kehidupan masyarakat. Model negara semacam ini bisa dikatakan merupakan “nostalgia” atas integrasi sosial khas pra modern, yang telah dilibas oleh modernisasi. Dalam realitas, berbagai komunitas di dunia ini telah terdiferensiasi sedemikian kompleks. Sebuah komunitas, atau masyarakat, tidak bisa diintegrasikan begitu saja melalui nilai-nilai keutamaan partikular tertentu. Karena, dalam masyarakat majemuk dewasa ini, ada begitu banyak acuan nilai keutamaan yang berbeda-beda, yang masing-masing, dalam konteks agama, mengklaim absolitasnya masing-masing. Maka dari itu, identifikasi penuh individu dengan kelompoknya merupakan fenomena yang menentang demokrasi dan pluralitas. Dengan demikian, di dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia contohnya, model kolektivis yang mengandung paham komunitarianisme akan sangat meremehkan individu, dan anti pluralitas.

Konsep keadilan sebagai diskursus, yang mendasarkan diri pada proses deliberatif diskursif antara pihak-pihak yang nantinya terkait dengan proses pelaksanaan keadilan tersebut, dapat dianggap sebagai sebuah upaya untuk melampaui model-model kolektivis semacam itu. Bagi Habermas, negara, dalam masyarakat kompleks seperti dewasa ini, tidak mungkin dapat ‘diikat’ secara sosial oleh nilai-nilai etnosentris atau religius tertentu. Karena, proses modernisasi telah mengguncang sistem legitimasi religius dan etnis partikular masyarakat pra modern, dan telah membuat pola kehidupan maupun acuan nilai dalam masyarakat majemuk menjadi sedemikian kompleks. Pluralisasi dan diferensiasi tersebut telah membuat nilai-nilai absolut yang ditawarkan agama maupun etnis kultural tertentu menjadi relatif dihadapan nilai-nilai lain. Dengan demikian, legitimasi maupun integrasi yang adil hanya dapat diraih melalui konsensus rasional, yang melampaui perspektif etnosentris kelompok-kelompok partikular religio-kultural tertentu dalam masyarakat. Dalam arti tertentu dapat dikatakan bahwa, proses diskursif deliberatif untuk mencapai konsensus rasional tersebut memang berangkat dari solidaritas yang bersifat parsial. Akan tetapi, klaim-klaim kesahihan universal yang telah melekat dalam setiap proses diskursus, bagi Habermas, akan membongkar tembok-tembok etnosentrisme dan memperluas titik solidaritas sampai menyentuh nilai-nilai kemanusiaan universal, yang bisa ditemukan dalam hak-hak asasi manusia.[33] Dalam paradigma kemanusiaan universal inilah integrasi sosial masyarakat kompleks dapat tercapai. Dengan kata lain, Habermas mau menyuntikkan pemahaman solidaritas sosial kepada individu ala liberal di satu sisi, dan wawasan kosmopolitan kepada ontologi individu komunal ala komunitarianisme di lain pihak.

3.2 Menuju Formalisasi Sittlichkeit

Di tataran filosofis, Habermas berpendapat bahwa etika diskursus yang dirumuskannya merupakan sintesa antara tesis yang dilontarkan Rawls di satu sisi, dan tesis para pemikir komunitarianisme pada umumnya. Sintesa dalam bentuk etika diskursus tersebut seakan mencabut substansi filosofis Hegel, dan kemudian membungkusnya dengan piranti filosofis ala Kant. Substansi filosofis yang mana? Yakni, kritik Hegel terhadap pretensi universal keadilan abstrak yang termanifestasi dalam konsep individu atomistik dalam filsafat moral Kant. Kritik Hegel tersebut mengakibatkan ‘terpecahnya’ filsafat moral ke dalam dua aliran besar. Yang pertama adalah etika kewajiban ala Kant yang memfokuskan dirinya pada masalah keadilan, dan etika nilai yang melihat kesahihan sebuah norma selalu diukur dalam konteks komunitas politis tertentu. Hegel berupaya untuk menyatukan kembali realisasi nilai-nilai subjektif individu dalam kesearahannya dengan nilai-nilai komunitas dalam apa yang disebutnya sebagai Sittlichkeit. Dengan kata lain, tidak ada pertentangan antara apa yang dicita-citakan individu, dengan apa yang dicita-citakan komunitas. Moralitas semacam itulah yang ingin dikonsepkan Hegel dalam Sittlichkeit.

Habermas ingin mensintesakan pandangan Kant dan Hegel tersebut dalam diskursus praksis komunikatif, yang mengakarkan dimensinya pada bahasa. Menurut Habermas, melalui bahasa, individu menyelam dalam kehidupan komunitasnya sekaligus berpartisipasi dalam dunia bersama kehidupan komunitasnya. Dari proses ‘menyelam’ dan partisipasi itulah individu membentuk identitasnya sebagai individu. Proses individuasi subyek akan semakin merapatkan subyek tersebut dalam tenunan pengakuan komunitas dimana dia hidup.[34] Jika kita memahami komunitas kehidupan bersama dengan cara seperti ini, maka komunitas bukanlah musuh dari individu, melainkan justru merupakan syarat bagi pertumbuhan individu tersebut. Dengan demikian, subyek mengalami proses pendewasaannya dalam dunia kehidupan komunitas bersama, yang dimiliki secara intersubyektif.[35]

Dalam kaca mata Hegel, moralitas berfungsi untuk melindungi baik itu kebebasan di tataran subjektif, maupun kebebasan di tataran sosial. Kebebasan subjektif, jika disintesakan dengan piranti filosofis ala Kant, mempostulatkan rasa hormat dan hak yang sama. Sementara kebebasan ditataran sosial mempostulatkan empati dan perhatian terhadap masyarakat sekitar dimana individu itu hidup dan berkembang.[36] Dengan kata lain, yang pertama mempostulatkan keadilan, yang kedua mempostulatkan solidaritas. Keadilan dan solidaritas adalah elemen kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Bagi Habermas, keadilan dan solidaritas adalah dua muka dari keping uang logam kehidupan sosial yang sama. Karena, etika diskursus praksis komunikatif deliberatif diskursif, menurut Habermas, menawarkan prosedur yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mempengaruhi hasil konsensus dengan kesetujuan, maupun dengan ketidaksetujuan di satu sisi. Di sisi lain, diskursus komunikatif juga tidak merusak ikatan sosial yang merupakan latar belakang para partisipan diskursus, yang juga menyadari keanggotaannya didalam suatu komunitas komunikasi yang “tak terbatas”.[37] Dengan itu, etika diskursus komunikatif Habermas mempertemukan konsep otonomi ala Kant, yang sudah dilucuti aura individualistiknya, dengan komunalisme ala Hegel yang sudah dilucuti dari hegemoni komunitas dan distorsi tradisi.

4. Penutup

Sebagai kalimat penutup dari artikelnya yang berjudul Moral Consciousness and Communicative Action, Habermas mengutip salah satu kalimat yang ditulis oleh Max Horkheimer. Kalimat itu berbunyi begini, “ Apa yang diperlukan untuk bisa mengatasi sifat utopia dari gagasan Kant mengenai konstitusi sempurna umat manusia, adalah suatu teori materialis tentang masyarakat.”[38] Kutipan ini, secara implisit, ingin mengacu langsung pada keterbatasan filsafat. Menurut Habermas, filsafat tidak bisa lagi tampil sebagai penjawab semua teka-teki di dunia dengan narasi-narasi metafisikanya. “ Inilah suatu era”, tulis Habermas, “ dimana filsuf bekerja sebagai partner pencipta ide-ide tanpa harus membangkitkan klaim foundationalist atau absolutis ala Kant atau Hegel.”[39]

Dewasa ini, filsafat harus mampu masuk ke dalam diskusi mengenai empat permasalahan keadilan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain kelaparan dan kemiskinan di negara-negara berkembang, pelanggaran yang berkelanjutan atas hak-hak asasi manusia, meningkatnya pengangguran serta perbedaan tingkat kemakmuran yang signifikan di negara-negara industri Barat, dan perlombaan senjata nuklir, yang membawa kemungkinan penghancuran umat manusia sendiri.[40] Habermas tidak memberikan jawaban matang untuk mengatasi pelbagai masalah tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa, filsafat tidak memiliki akses terhadap kebenaran moral tertentu. Dengan rendah hati Habermas berpendapat bahwa etika diskursus yang dirumuskannya tidak akan mampu sepenuhnya menyelesaikan konflik sosial sejauh seperti yang diharapkan. Dalam praktek diskursus, dominasi kekuatan hampir tidak bisa dielakkan, sehingga konsensus tidak datang dari argumentasi rasional, tapi dari tekanan-tekanan yang bersifat strategis.[41] Keterbatasan semacam itu tidak hanya disadari oleh Habermas, tapi juga oleh filsafat secara keseluruhan. Bagi Habermas, sudah cukup kalau filsafat dapat menyumbangkan prosedur pengambilan keputusan. Untuk lebihnya serahkan pada proses diskursus antara partisipan-partisipan diskursus, dan biarkan mereka menemukan sendiri jawaban atas permasalahan-permasalah tentang keadilan secara khusus, maupun permasalahan moral secara umum***

Daftar Pustaka

Habermas, J, Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics, Oxford, Polity Press, 1990.

Habermas, J, Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge, MIT Press, 1990.

Honneth, Axel, Philosophical Intervention in Unfinished Project of Enlightment, Cambridge, MIT Press, 1992.

MacIntyre, Alasdair, Whose Justice? Which Rationality?, London, Duckworth, 1988.

Walzer, M, Sphere of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York, Basic Books, 1983.

Sandel, M, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Budi Hardiman, F “ Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?”, Basis, no. 11-12, Yogyakarta, November-Desember 2004.

Rasuanto, Bur, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Jakarta, Gramedia, 2005.

Benhabib, S, Critique, Norm, and Utopia. A Study of the Foundation of Critical Theory, New York, Columbia University Press, 1989.

Suseno, Franz Magnis, “Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas: Debat Komunitarisme dan Universalisme Etis”, dalam Pijar-Pijar Filsafat, Yogyakarta, Kanisius, 2004.




[1] Franz Magnis Suseno, “Moralitas dan Nilai-Nilai Komunitas: Debat Komunitarisme dan Universalisme Etis”, dalam Pijar-Pijar Filsafat, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hal. 198. “ Sedangkan komunitarisme mengkritik bahwa setiap paham keadilan sudah mengandaikan paham tentang masyarakat yang baik, dan paham tentang masyarakat yang baik tidak dapat direduksikan secara apriori, melainkan hanya dapat digali dari nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan masyarakat-masyarakat (komunitas-komunitas) yang tersangkut.”

[2] Seyla Benhabib, Critique, Norm, and Utopia. A Study of the Foundation of Critical Theory, New York, Columbia University Press, 1989, hal. 322-333.

[3] Lihat Bur Rasuanto, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Jakarta, Gramedia, 2005, hal. 101.

[4] Lihat Charles Taylor, “Cross Purposes: The Liberal-Communitarian Debate” dalam Rosenblum (ed), Liberalism and The Moral Life, Cambridge, Harvard University Press, 1991, hal. 163.

[5] Lihat Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, hal.

[6] Michael Walzer, Sphere of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York, Basic Books, 1983, hal. 5-6.

[7] Ibid, hal. 314.

[8] Bur Rasuanto, op.cit, hal. 103.

[9] Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, London, Duckworth, 1988, hal. 91.

[10] Bur Rasuanto, op.cit.

[11] Lihat Charles Taylor, op.cit, hal. 159-182.

[12] Lihat Charles Taylor, “Atomism”, dalam Philosophy of Human Sciences (Jilid 2 dari 3 jilid Philosophical Papers), Cambridge, Cambridge University Press, 1985, hal. 211-229.

[13] Lihat Charles Taylor, op.cit, 1989, hal. 163.

[14] Bdk, Franz Magnis-Suseno, op.cit, hal. 206.

[15] Lihat Michael J. Sandel, “The Procedural Republic and the Unencumbered Self”, dalam Political Theory I, Cambridge, Cambridge Univ Press, 1984, hal. 81-96.

[16] Saya sudah menuangkan tesis ini pada paper presentasi saya yang didiskusikan dalam kuliah seminar paham-paham keadilan .

[17] Lihat Alasdair MacIntyre, op.cit, hal. 95.

[18] Bdk, Franz Magnis-Suseno, op.cit, hal. 206.

[19] Lihat Charles Taylor, “Cross Purposes: The Liberal-Communitarian Debate”, op.cit, hal. 178.

[20] Filsafat hukum Hegel mencita-citakan sebuah kesatuan rasional tak terpisahkan antara kehendak subjektif moralitas individu di satu sisi, dengan hukum positif objektif komunitas politis dimana individu itu hidup. Dengan kata lain, apa yang menjadi cita-cita individu, juga merupakan cita-cita komunitas. Apa yang dianggap baik, adil, terpuji, jujur oleh individu, juga dilihat dalam posisi yang sama oleh komunitas. Hegel berpendapat bahwa kebebasan dan keadilan yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan jika, apa yang menjadi obsesi pribadi individu tidak memiliki perbedaan dengan cita-cita komunitas dimana individu itu hidup. Kebebasan dalam komunitas. Titik inilah yang menjadi inspirasi bagi kritik yang dilontarkan para pemikir komunitarian, pada posisi teoritis para pemikir liberal.

[21] Saya menjadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan kunci bagi skripsi saya yang berjudul Melampaui Negara Hukum Klasik: Kritik Jürgen Habermas terhadap Pandangan Negara Hukum Klasik (belum dipublikasikan).

[22] Jürgen Habermas, sesungguhnya, berasal dari tradisi berpikir teori kritis neo-marxis yang bermarkas besar di Frankfurt, Jerman. Filsafat bahasa, yang merupakan terobosan Habermas, dirumuskannya dalam pengaruh gaya berpikir para filsuf Amerika. Habermas sudah sejak awal menekankan komunikasi sebagai jantung hati pemikirannya. Sejak itu, dia terus konsisten mengembangkan teori-teorinya dalam perdebatan dengan para pemikir lainnya.

[23] Martin Jay, “The Debate over Performative Contradictions: Habermas versus Poststructuralist”, dalam Alex Honneth, Philosophical Intervention in Unfinished Project of Enlightment, Cambridge, MIT Press, 1992, hal. 261.

[24] Bur Rasuanto, op.cit, hal. 115.

[25] Jürgen Habermas, Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics, Oxfors, Polity Press, 1990, hal. 1-2.

[26] Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge, MIT Press, 1990. hal. 203.

[27] Ibid, hal. 200.

[28] Reza Antonius, Melampaui Negara Hukum Klasik, tidak dipublikasikan, hal. 2.

[29] F. Budi Hardiman, “ Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?”, Basis, no. 11-12, Yogyakarta November-Desember 2004. hal. 20. “...

[30] Ibid, hal. 21.

[31] Ibid, “... seperti agama atau kebudayaan tradisional. Tak ada pemisahan antara individu dan negara, masyarakat dan negara, agama dan negara...”

[32] Ethnos adalah ikatan bangsa berdasarkan hubungan darah, kultural, atau agama. Sementara demos adalah ikatan bangsa yang berdasarkan hubungan-hubungan legal politis.

[33] Ibid. “

[34] Jürgen Habermas, Moral Consciousness, op.cit, hal. 199.

[35] Ibid.

[36] Bur Rasuanto, op.cit, hal. 150.

[37] Jurgen Habermas, Justification and Applicatioan, op.cit, hal. 145.

[38] Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, op.cit, hal. 211.

[39] Ibid.

[40] Bur Rasuanto, op.cit, hal. 151.

[41] Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action, op.cit, hal. 106.


Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?